Jakarta, Poskota Nasional
Gerakan Oposisi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pemerintahan di dua tahun pertama masa kepemimpinannya. Desakan tersebut disampaikan oleh Dr. Syukur Madar dalam acara Dialog “Desak Presiden” yang berlangsung di Cafe Utan Kayu, Jakarta, Minggu (2/8/2026).
Menurut Dr. Syukur Madar, berbagai hasil survei terbaru menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ia menilai sejumlah program unggulan pemerintah mendapat respons negatif dari masyarakat dan perlu segera dievaluasi.
“Pesan yang ditunjukkan berbagai survei harus dibaca sebagai peringatan agar pemerintah segera melakukan pembenahan.
Presiden perlu mengevaluasi arah kebijakan serta melakukan perbaikan sebelum kepercayaan publik semakin menurun,” ujarnya.
Gerakan Oposisi mendorong Presiden untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, dimulai dengan merampingkan struktur kabinet agar lebih efektif dan efisien.
Menurutnya, jumlah kementerian, wakil menteri, badan, dan lembaga negara yang dinilai terlalu banyak perlu ditata kembali sehingga anggaran negara dapat dialihkan untuk sektor yang lebih prioritas.
“Kabinet yang terlalu gemuk harus dirampingkan. Tidak perlu lagi struktur yang berlebihan apabila tidak memberikan efektivitas dalam pelayanan publik. Anggaran negara seharusnya lebih banyak diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat,” kata Dr. Syukur Madar.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan lainnya yang dianggap membutuhkan penyesuaian berdasarkan kondisi di lapangan.
Menurutnya, apabila program tersebut tetap dilanjutkan, mekanisme pelaksanaannya perlu disederhanakan agar lebih tepat sasaran dan efisien, misalnya melalui penyaluran langsung kepada sekolah atau orang tua, sehingga mengurangi biaya operasional dan birokrasi yang tidak diperlukan.
Dr. Syukur Madar juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap kabinet dan kebijakan pemerintah merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Ia berharap Presiden memiliki keberanian politik untuk mengambil langkah-langkah pembenahan demi meningkatkan efektivitas pemerintahan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Rakyat memiliki penilaian sendiri terhadap kinerja pemerintah. Ketika tingkat kepercayaan publik menurun, sudah semestinya pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan maupun para pembantunya di kabinet.
Kami mendorong Presiden untuk mengambil langkah-langkah pembenahan secara menyeluruh demi kepentingan rakyat,” tutupnya.
