Kajian Adat DPP DARAM Dorong Penguatan Implementasi ABS-SBK untuk Menjawab Tantangan Sosial di Minangkabau

Jakarta, Poskota Nasional

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) DARAM menggelar Kajian Adat di Kampus UHAMKA, Pasar Rebo, Jakarta, Sabtu (1/8/2026), mengangkat tema “Pemahaman Implementasi Syariah Mangata Adat Memakai dalam Mengobati Penyakit di Minangkabau.”

Kegiatan ini menjadi wadah diskusi bagi para tokoh Minangkabau di perantauan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan masyarakat di ranah Minang.

Saat ditemui Poskota Nasional susai acara, Dr. Drs. H. Maisondra, Amd., S.H., M.H., M.Pd., Dipl.Ed., M.A.P., M.Han., Lektor Kepala Hukum Tata Kelola Pemerintahan , IPDN Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan bahwa kegiatan semacam ini sangat penting dilakukan di tengah meningkatnya berbagai persoalan sosial di masyarakat.
Menurutnya, falsafah Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)” harus terus dipahami dan diimplementasikan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan adat dan sosial masyarakat Minangkabau.

“Kegiatan seperti ini perlu terus dilaksanakan oleh orang-orang Minangkabau di perantauan sebagai bentuk kontribusi pemikiran kepada masyarakat di ranah Minangkabau.

Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah harus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang berkembang saat ini,” ujarnya.
Maisondra juga memberikan masukan terhadap penyelenggaraan acara.

Menurutnya, dari sisi teknis masih perlu dilakukan perbaikan agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif.

“Jadwal acara sebaiknya lebih disiplin. Sambutan yang terlalu panjang membuat porsi diskusi menjadi berkurang.

Dikhawatirkan apabila acara berlangsung hingga setelah Zuhur, sebagian peserta sudah meninggalkan lokasi sehingga tujuan diskusi tidak tercapai secara maksimal,” katanya.

Ia juga menilai bahwa substansi gerakan lebih penting dibandingkan perubahan nama organisasi atau kegiatan.

“Yang terpenting adalah isi dan gerakannya. Jangan terlalu fokus pada perubahan nama, tetapi bagaimana program-program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam pandangannya, berbagai persoalan sosial yang saat ini menjadi perhatian publik sebenarnya telah muncul sejak bertahun-tahun lalu, namun belum banyak mendapat perhatian karena belum terpublikasikan secara luas.

“Sebenarnya persoalan itu sudah ada sejak lama. Hanya saja dahulu belum banyak terungkap melalui media. Ketika sekarang mulai dibahas secara terbuka, menurut saya ini sudah cukup terlambat. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah nyata, bukan sekadar diskusi,” ungkapnya.

Maisondra berharap hasil kajian tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, tetapi dapat melahirkan rekomendasi dan langkah konkret yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, tokoh adat, ulama, akademisi, dan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan kepemimpinan daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai adat dan agama.

“Ke depan masyarakat perlu memilih pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen membangun Sumatera Barat sesuai semangat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, bukan semata-mata berorientasi pada kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan politik sesaat,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, DPP DARAM diharapkan mampu menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara adat, syariat, dan kebijakan publik dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di Minangkabau, sehingga nilai-nilai budaya dan agama tetap menjadi fondasi kehidupan masyarakat di masa mendatang.