Yudi AZ 
JAKARTA, Poskota Nasional
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, berharap Raja Juli Antoni menunjukkan keteladanan sebagai pejabat publik dengan mempertimbangkan pengunduran diri apabila dinilai tidak lagi mampu mengatasi persoalan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya.
Menurut Ray, pengunduran diri bukanlah bentuk kekalahan, melainkan sikap kesatria sekaligus wujud tanggung jawab moral seorang pejabat kepada publik dan negara. Langkah tersebut juga dapat menjadi inspirasi bagi pejabat lain bahwa jabatan bukanlah segala-galanya.
“Jangan merasa terganggu jika harus mundur. Justru dengan mundur, Anda bisa menjadi contoh bagi pejabat lainnya. Ada kalanya persoalan yang sangat sulit diatasi membutuhkan jalan keluar dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyelesaikannya,” ujar Ray Rangkuti saat ditemui jumpa pers seusai acara diskusi di Sadjoe Cafe & Resto, Jalan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).
Ray menilai, persoalan dan hambatan yang dihadapi Raja Juli Antoni selama beberapa bulan terakhir perlu menjadi bahan evaluasi serius. Ia berpandangan bahwa sejumlah persoalan yang sulit diselesaikan oleh seorang pejabat mungkin dapat ditangani oleh pihak lain dengan pendekatan dan kemampuan berbeda.
Namun, Ray menegaskan bahwa hal yang lebih penting dari persoalan yang sedang dihadapi adalah membangun tradisi politik dan pemerintahan yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan mempertahankan jabatan.
“Di atas semua persoalan itu, kita membutuhkan orang yang berani memberikan contoh kepada republik ini bahwa jabatan bukan segala-galanya. Kalau memang sudah waktunya mundur, ya mundur.
Dengan begitu, kita mulai membangun tradisi bahwa seorang pejabat harus berani mengambil tanggung jawab,” katanya.
Ia menambahkan, di sejumlah negara, pejabat publik dapat memilih mengundurkan diri ketika menghadapi persoalan atau melakukan kesalahan, bahkan dalam perkara yang terlihat sederhana.
Menurutnya, praktik tersebut menunjukkan pentingnya integritas dan standar etika yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi Ray, keberanian untuk mundur ketika keadaan menuntut demikian justru dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi pejabat berikutnya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa kehormatan seorang pejabat tidak semata-mata diukur dari lamanya menduduki jabatan, tetapi juga dari kesediaannya bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Hasan Hasbi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi; Ayip Tayana, Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional; serta Muhammad Ridha, Direktur Riset Kebijakan Publik Infast Bestar.
Diskusi tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai persoalan publik, tanggung jawab pejabat, serta pentingnya membangun budaya politik yang menjunjung tinggi integritas, evaluasi, dan akuntabilitas.
Ray berharap, sikap berani mengevaluasi diri dan mengambil keputusan demi kepentingan yang lebih besar dapat menjadi tradisi dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, pengunduran diri tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang memalukan, melainkan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan kedewasaan dalam menjalankan amanah publik.
