Dr. Amri Yusra Raih Gelar Doktor di FISIP UI, Tegaskan Oposisi adalah Pilar Penjaga Demokrasi Indonesia

UI Depok , Poskota Nasional

Akademisi sekaligus peneliti politik, Dr. Amri Yusra, resmi meraih gelar Doktor pada Sidang Terbuka Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Kamis (2/7), di Kampus U.I , Depok.

Dalam disertasinya, Dr. Amri Yusra mengangkat tema mengenai peran oposisi dalam demokrasi Indonesia, khususnya di tengah fenomena koalisi pemerintahan yang semakin besar atau grand coalition yang berkembang pada era Presiden Joko Widodo dan berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Menurut Dr. Amri, berdasarkan teori public contestation, demokrasi yang sehat mensyaratkan keberadaan oposisi yang sah sebagai mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan.

Tanpa adanya oposisi yang efektif, kontrol terhadap pemerintah akan melemah sehingga membuka ruang bagi praktik pemerintahan yang semakin otoriter.

“Keberadaan oposisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi.

Oposisi bukan sekadar menolak kebijakan pemerintah, tetapi memastikan setiap kebijakan diuji secara kritis demi kepentingan publik,” ujarnya dalam pemaparan hasil disertasi.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah partai oposisi di parlemen relatif kecil, oposisi tetap menjalankan fungsi demokratis melalui pendekatan yang disebut oposisi parlementer selektif-substantif. Artinya, oposisi tidak menolak seluruh kebijakan pemerintah, melainkan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai tepat dan melakukan kritik terhadap kebijakan yang dianggap bermasalah berdasarkan substansi.

Sebagai studi kasus, penelitian ini menyoroti sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap sejumlah produk legislasi, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam berbagai pembahasan tersebut, PKS dinilai tetap mengedepankan argumentasi, masukan substantif, serta kritik konstruktif sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Dr. Amri juga menjelaskan bahwa fenomena koalisi besar menyebabkan hampir seluruh partai politik bergabung dalam pemerintahan sehingga ruang oposisi menjadi semakin sempit.

Kondisi tersebut diperkuat oleh karakteristik kartel partai, yakni kecenderungan partai-partai politik lebih memilih berada dalam lingkaran kekuasaan karena berbagai kepentingan politik maupun ekonomi.

Meski demikian, menurutnya, keberadaan oposisi yang kecil tetap memiliki arti penting bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia.

“Walaupun tidak selalu mampu mengubah hasil pengambilan keputusan di parlemen, kehadiran oposisi tetap bermakna karena menjaga prinsip demokrasi agar tetap hidup.

Demokrasi membutuhkan ruang kritik, pengawasan, dan perdebatan yang sehat,” tegasnya.

Temuan penelitian ini sekaligus memperkaya pengembangan teori public contestation dengan menunjukkan bagaimana teori tersebut bekerja dalam konteks politik Indonesia yang diwarnai oleh koalisi besar dan kecenderungan kartelisasi partai politik.

Sidang terbuka promosi doktor tersebut dihadiri sejumlah akademisi, keluarga, kolega, serta tokoh politik, di antaranya Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beserta anggota DPRD PKS Kota Depok yang turut memberikan apresiasi atas capaian akademik Dr. Amri Yusra.

Gelar doktor yang diraih diharapkan menjadi kontribusi ilmiah bagi penguatan demokrasi Indonesia melalui pengembangan kajian mengenai oposisi parlementer, sistem kepartaian, dan mekanisme checks and balances dalam pemerintahan demokratis.