Reformasi PBNU Jadi Keniscayaan, Gus Faris: NU Butuh Pemimpin Berilmu, Mampu Bangun Komunikasi, dan Merangkul Semua Kalangan
Yudi AZ 
Jakarta, Poskota Nasional
Pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntet Cirebon, KH Faris Fuad Hasyim (Gus Faris), menilai Nahdlatul Ulama (NU) ke depan membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki keluasan ilmu, kemampuan membangun komunikasi yang baik, serta mampu mengelola organisasi dengan pendekatan struktural dan kultural secara seimbang.
Hal tersebut disampaikan Gus Faris saat menghadiri diskusi bertajuk “Mencari Format Ideal Kepemimpinan NU” yang digelar di Resto Trisnoku, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026). Dalam forum tersebut hadir sebagai pembicara antara lain Dr. A.S. Hikam pengamat.politik dan Prof. Dr. Hanief Saha Ghafur , Guru Besar UI , mantan ketua PB NU, Pembicara Ketiga KH Faris Fuad Hasyim ( Gus Faris).
Menurut Gus Faris, kepemimpinan NU tidak cukup hanya memahami persoalan keagamaan, tetapi juga harus memiliki wawasan luas terhadap berbagai persoalan kebangsaan, sosial, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan.
Dengan demikian, NU dapat terus memainkan peran strategis dalam menjawab tantangan zaman.
Ia menegaskan bahwa salah satu kelemahan yang terjadi dalam kepemimpinan PBNU saat ini adalah kurangnya kemampuan membangun komunikasi, khususnya komunikasi kultural.
“NU memiliki kekuatan besar melalui para kiai sepuh nonstruktural yang memiliki kedalaman ilmu dan spiritualitas tinggi.
Potensi ini harus dirangkul melalui komunikasi kultural yang baik, bukan hanya komunikasi struktural organisasi,” ujar Gus Faris.
Menurutnya, perpaduan antara komunikasi struktural dan komunikasi kultural merupakan modal utama untuk menjaga soliditas organisasi sekaligus memperkuat peran NU di tengah masyarakat.
Selain itu, Gus Faris berharap kepemimpinan NU mendatang mampu meningkatkan kontribusi organisasi bagi kemajuan umat, bangsa, dan negara.
Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah memperkuat komunikasi keumatan serta meningkatkan kualitas pesantren sebagai basis pendidikan, dakwah, dan kaderisasi NU.
Di bidang politik kebangsaan, Gus Faris menekankan pentingnya PBNU menjaga posisi sebagai organisasi yang mengayomi seluruh warga nahdliyin tanpa keberpihakan kepada partai politik tertentu.
“NU tidak boleh anti terhadap politik. Warga NU tetap harus berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Namun yang harus dijaga adalah jangan sampai organisasi NU dijadikan bagian atau kepanjangan tangan dari partai politik mana pun,” tegasnya.
Ia menilai PBNU harus mampu menjaga kedekatan yang proporsional dengan seluruh kekuatan politik agar tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh warga NU.
Atas berbagai persoalan yang terjadi, Gus Faris menilai reformasi di tubuh PBNU merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi.
“Kalau kepemimpinan yang dinilai gagal terus dipertahankan, maka hasil yang diperoleh akan tetap sama.
Karena itu, menurut saya, reformasi di tubuh PBNU menjadi sebuah keniscayaan agar NU kembali mampu menjalankan peran besarnya sebagai pengayom umat dan perekat bangsa,” pungkasnya.
