Jakarta, Poskota Nasional
Hendro Martono, mengusulkan pembentukan Coast Guard terpadu yang memiliki kapal operasional sendiri sebagai representasi negara dalam melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia, khususnya di kawasan strategis Selat Malaka dan Laut Natuna Utara.
Menurut Hendro Martono, yang diperlukan saat ini bukan sekadar efisiensi hubungan antarinstansi di pelabuhan, melainkan pembentukan sebuah Coast Guard yang terintegrasi.
Di dalam kapal Coast Guard tersebut terdapat unsur-unsur dari berbagai instansi terkait, antara lain Kepolisian, Imigrasi, Bea Cukai, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Saya bukan meminta hubungan antarinstansi di pelabuhan diefisienkan.
Yang diperlukan adalah Coast Guard yang memiliki kapal sendiri dan di dalamnya terdapat berbagai instansi terkait. Coast Guard dalam hal ini mewakili negara,” ujar Hendro Martono.
Lebih lanjut, Hendro menjelaskan bahwa tugas Coast Guard terpadu tersebut adalah melakukan pemeriksaan awal terhadap kapal asing yang akan memasuki perairan Indonesia. Pemeriksaan dapat dilakukan dibatas masuk perairan Indonesian , tuturnya.
“Di situlah kapal asing diperiksa oleh seluruh instansi terkait yang berada di kapal Coast Guard. Setelah pemeriksaan selesai dan kapal memperoleh clearance, maka kapal tersebut tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan berulang saat tiba di pelabuhan,” jelasnya.
Menurut Hendro, sistem tersebut akan memangkas waktu tunggu kapal secara signifikan serta mempercepat proses bongkar muat barang di pelabuhan.
“Jadi waktu bongkar muat akan jauh lebih singkat karena kapal cukup menunjukkan kartu atau dokumen clearance yang telah diterbitkan sebelumnya,” tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Hendro Martono usai Seminar Navigasi dan Relasionalitas di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka yang berlangsung di Gedung SPPB UI, IASTH Lantai 4, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Acara seminar tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan akademisi, praktisi, dan pemerhati kemaritiman. Kegiatan dibuka oleh Prof. Drs. Supriatna selaku Direktur Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan tata kelola maritim nasional guna mendukung keamanan, kedaulatan, dan efisiensi sektor pelayaran Indonesia.
Usulan pembentukan Coast Guard terpadu ini dinilai dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam meningkatkan daya saing pelabuhan nasional, mempercepat arus logistik, serta memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia , tambah Hendro Martono kepada Poskota Nasional.
