Yudi AZ 
Jakarta, Poskota Nasional
Penguatan sinergi pengawasan menjadi salah satu kunci dalam menjaga kedaulatan sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia berjalan secara berkelanjutan.
Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Kebangsaan Kedaulatan bertema “Sinergi Pengawasan Terintegrasi Menuju Ekonomi Biru Indonesia yang Berkelanjutan” yang digelar di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Seminar tersebut menghadirkan Dr. Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta dihadiri Direktur Jenderal Imigrasi Sjahril dan Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Sahono, bersama para pemuda, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam paparannya, Dr. Pung Nugroho Saksono
menyampaikan bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga memberikan kepastian, rasa aman, dan kenyamanan bagi masyarakat serta pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara sesuai ketentuan.
Menurutnya, kebijakan kelautan dan perikanan saat ini diarahkan pada pembangunan ekonomi biru, yaitu pemanfaatan sumber daya laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mata pencaharian, menciptakan lapangan kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan perikanan.
“Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, ekologi harus menjadi panglima. Sumber daya laut harus kita jaga agar tetap lestari dan dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun anak cucu kita,” ujar Pung.
Ia menjelaskan bahwa implementasi ekonomi biru antara lain dilakukan melalui perluasan kawasan konservasi, kebijakan penangkapan ikan terukur, pengembangan perikanan budidaya, pengelolaan wilayah pesisir, serta penanganan sampah dan pencemaran laut.
Penangkapan Ikan Terukur dan Penguatan Pengawasan
Pung menjelaskan bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur ditujukan untuk mengatur aktivitas penangkapan berdasarkan zona, kuota, jenis ikan, serta ketentuan kapal yang diperbolehkan beroperasi di wilayah tertentu.
Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian stok ikan sekaligus mengurangi potensi konflik antarpelaku usaha akibat tumpang tindih wilayah penangkapan.
Selain pengelolaan perikanan tangkap, pemerintah juga terus mendorong pengembangan perikanan budidaya dan peningkatan kapasitas nelayan.
Modernisasi kapal dan peralatan perikanan menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil tangkapan.
“Bagaimana kapal ikan modern ditingkatkan skalanya, sehingga hasilnya terjamin kualitasnya. Modernisasi ini penting agar nelayan dapat meningkatkan produktivitas dan memperoleh hasil yang lebih baik,” jelasnya.
Teknologi Jadi Bagian Penting Pengawasan
Dalam menjalankan tugas pengawasan, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memanfaatkan teknologi untuk memantau aktivitas kapal dan kegiatan perikanan.
Pengawasan dilakukan secara terintegrasi mulai dari kapal berangkat, aktivitas selama berada di laut, hingga kembali ke pelabuhan.
Sistem pemantauan juga digunakan untuk memastikan kapal beroperasi sesuai wilayah dan ketentuan penangkapan yang telah ditetapkan.
Pung menekankan bahwa perkembangan teknologi juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas pengawasan. Hal ini penting karena pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan dapat berkembang mengikuti modus operandi baru.
Selain kapal pengawas dan patroli, pengawasan juga didukung oleh sistem pemantauan serta pusat kendali atau command center. Pemerintah juga menggandeng kelompok masyarakat sebagai bagian dari pengawasan berbasis partisipasi publik.
“Masyarakat dapat menjadi mata dan telinga dalam pengawasan. Apabila menemukan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya kepada petugas atau instansi yang berwenang,” katanya.
Perangi Illegal Fishing dan Destructive Fishing
Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah berbagai bentuk kegiatan ilegal, termasuk illegal fishing dan penggunaan alat atau metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bahan peledak.
Wilayah perairan Indonesia yang luas membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pengawasan dapat berjalan efektif.
Karena itu, sinergi antara pengawasan kelautan dan perikanan, imigrasi, aparat penegak hukum, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan laut.
Selain menjaga wilayah perairan, pengawasan juga diarahkan untuk memastikan sumber daya ikan yang telah menjadi bagian dari proses penegakan hukum dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai ketentuan, termasuk untuk kepentingan masyarakat dan kelompok nelayan.
Pemuda Punya Peran Strategis
Seminar juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam pembahasan mengenai masa depan kelautan Indonesia.
Pung mengapresiasi kehadiran para pemuda yang memiliki kepedulian terhadap sektor kelautan dan perikanan, termasuk generasi muda yang memperoleh pengalaman pendidikan di luar negeri.
Menurutnya, keterlibatan pemuda sangat penting untuk melahirkan gagasan, inovasi, serta terobosan baru dalam pengelolaan sumber daya laut Indonesia.
“Laut adalah masa depan kita dan merupakan sumber daya penghidupan.
Karena itu, keberlanjutannya menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Melalui seminar tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi dan membangun sistem pengawasan yang terintegrasi.
Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan ekonomi biru yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memastikan ekosistem laut Indonesia tetap terjaga untuk generasi mendatang.
