Morowali Utara Perkuat Pelayanan Publik Satu Pintu, Pangkas Jarak dan Percepat Layanan Investasi

TANGERANG ,Poskota Nasional

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penerapan konsep pelayanan satu pintu yang mendekatkan berbagai layanan kepada masyarakat.

Hampir seluruh pelayanan publik di Morowali Utara kini telah dihadirkan melalui gerai pelayanan masing-masing, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara, Armansyah Abdul Pattah, S.Sos., M.Si., mengatakan transformasi pelayanan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam memangkas jarak dan waktu pelayanan.

Hal itu disampaikan Armansyah saat ditemui di booth Kabupaten Morowali Utara pada Pameran Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (28/8/2026).
.
Menurutnya, kehadiran layanan secara terpadu di daerah juga membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai pelayanan yang sebelumnya sulit dijangkau masyarakat Morowali Utara.

Salah satu contohnya adalah pelayanan isbat nikah dan nikah massal bagi masyarakat Muslim yang secara rutin dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Begitu pula dengan pelayanan keimigrasian yang sebelumnya harus diakses masyarakat dengan menempuh perjalanan jauh.

“Alhamdulillah, pelayanan sudah semakin lengkap. Mulai dari isbat nikah, nikah massal yang dilaksanakan setiap minggu oleh Pengadilan Agama, sampai pelayanan imigrasi yang selama ini harus ditempuh jauh, sekarang sudah bisa dilaksanakan di Morowali Utara,” ujar Armansyah.

Ia menambahkan, dari sisi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia, pelayanan di daerah sejauh ini mendapat dukungan yang cukup baik.

Persoalan jaringan maupun peralatan secara bertahap telah dipenuhi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Namun demikian, Armansyah mengakui bahwa efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah saat ini.

“Kalau di daerah sekarang, anggaran yang berjalan praktis sangat terbatas. Yang bisa berjalan terutama gaji dan TPP, itu pun TPP baru sekitar lima bulan yang dibayarkan,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga terus mendorong percepatan pelayanan yang berkaitan dengan investasi.

Menurut Armansyah, proses pelayanan perizinan pada prinsipnya terus diarahkan agar semakin cepat dan efisien.

Ia mencontohkan, proses yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup lama kini dapat diselesaikan jauh lebih cepat apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi.

Meski demikian, salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian dalam mendorong masuknya investasi adalah legalitas lahan.

“Yang menjadi persoalan biasanya terkait legalitas lahan.

Ini yang cukup merepotkan, karena kalau legalitas lahannya bermasalah, tentu akan menghambat proses investasi,” katanya.

Morowali Utara sendiri memiliki potensi investasi yang besar, khususnya di sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel.

Potensi tersebut menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor, termasuk investor dari luar negeri.

Armansyah berharap keikutsertaan Morowali Utara dalam Apkasi Otonomi Expo 2026 dapat semakin memperkenalkan potensi daerah kepada calon investor dan membuka peluang kerja sama baru.

“Harapan kita, Insyaallah akan lebih banyak yang tertarik berinvestasi di Morowali Utara.

Kalau belum tertarik sekarang, mudah-mudahan pada tahun-tahun mendatang mereka bisa datang dan melihat potensi yang ada,” tuturnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara siap memberikan informasi yang dibutuhkan calon investor secara cepat dan terbuka.

“Kita berharap informasi yang mereka perlukan bisa kita siapkan dan sampaikan secepatnya,” pungkas Armansyah.

Melalui penguatan pelayanan publik dan kemudahan akses informasi investasi, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara optimistis iklim pelayanan dan investasi di daerah akan semakin baik, sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pembangunan daerah.