Reformasi 2026“Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan Rakyat, Lawan Penindasan dan Ketidakadilan

Jakarta , Poskota Nasional

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional serta momentum Reformasi 1998 (kejatuhan rezim Orde Baru), Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialisme (PERISAI) menggelar konferensi pers di Kantor GMNI, Jalan Pancoran Buntu, Jakarta Selatan, pada Selasa (19/5/2026).

Konferensi pers ini dihadiri oleh Dendy Sai, didampingi Veri Kurniawan selaku akademisi dan pemerhati filsafat, serta Daniel sebagai Sekretaris Jenderal GMNI Jakarta Selatan.
Dalam keterangannya, Dendy Sai menegaskan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional tidak boleh hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan momentum untuk mengingat kembali cita-cita kemerdekaan dan perjuangan rakyat Indonesia.

” Aksi ini merupakan bentuk respons terhadap situasi politik dan ekonomi Indonesia hari ini. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus terus memperjuangkan kemerdekaan yang sejati. Saat ini kondisi bangsa masih jauh dari kata merdeka, baik secara ekonomi maupun politik,” ujar Dendy Sai.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerintah menjalankan amanah rakyat dengan baik dan tidak menjadikan rakyat sekadar alat kepentingan elektoral semata.

” Kami mengingatkan Presiden Prabowo agar bekerja sebaik mungkin untuk rakyat. Kondisi ekonomi rakyat harus diperbaiki, komunikasi politik juga harus lebih baik, dan pemerintah tidak boleh menghambat ruang demokrasi,” lanjutnya.

PERISAI dalam konferensi pers tersebut menyampaikan sejumlah sikap politik dan tuntutan rakyat, di antaranya:
Menolak imperialisme, perang, dan segala bentuk penaklukan terhadap negara berdaulat demi kepentingan pasar maupun eksploitasi sumber daya alam.

Menolak kebijakan dan perjanjian yang dianggap menggadaikan kedaulatan maritim Indonesia kepada kepentingan asing, khususnya imperialisme Amerika Serikat.
Menolak segala bentuk dukungan terhadap perang dan pendudukan yang dilakukan imperialis AS, terutama terhadap rakyat Palestina.

Mendesak DPR RI menggunakan Hak Interpelasi terhadap kebijakan dan kesepakatan dagang pemerintah yang dinilai merugikan rakyat Indonesia.
Menuntut penghentian seluruh kebijakan yang dianggap anti-rakyat dan memperbesar ketimpangan sosial-ekonomi.

Menolak militerisme dan keterlibatan aparat keamanan dalam ranah sipil, pendidikan, agraria, dan aktivitas usaha.
Mendesak pemerintah memperbaiki kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai menyebabkan krisis ekonomi dan melemahnya nilai rupiah.
Mengecam segala bentuk tindakan represif, pembubaran diskusi, pemutaran film, maupun aktivitas demokratis rakyat lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Veri Kurniawan menyampaikan bahwa demokrasi harus dijaga melalui ruang berpikir kritis dan kebebasan berekspresi masyarakat sipil. Sementara Daniel menegaskan pentingnya persatuan gerakan rakyat dan mahasiswa dalam mengawal agenda reformasi yang belum tuntas.

Konferensi pers ini menjadi bagian dari seruan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, serta kedaulatan bangsa di tengah tantangan ekonomi dan politik nasional maupun global.