Membangun ” Presisi” : Sebuah Telaah Dari Sudut Pandang Masyarakat

 

Jakarta, Poskota-Nasional.Com                 PRESISI” adalah akronim dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan merupakan program dari Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Bpk. Jendral (Pol) Listyo Sigit Prabowo, yang merupakan kelanjutan program dari Kapolri sebelumya yakni PROMOTER –Profesional, Modern dan Terpercaya. Melalui program Promoter, POLRI berhasil didorong menjadi lembaga penegak hukum yang memiliki prasarana dan sarana modern, memiliki anggota kepolisian yang secara umum bersikap professional, sehingga dampak positifnya kepercayaan masyarakat kepada polisi meningkat. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus kasus aduan masyarakat masuk ke kantor polisi di Seluruh Indonesia. Dan di sisi lain kasus masyarakat main hakim sendiri menurun kuantitasnya, Demikian kata Yulianto Widiraharjo, SE, MSi saat ditemui seusai jumpa pers dengan rekan media di sebuah hotel Dharmawangsa Jakarta Selatan kepada Poskota-Nasional.Com

Lebih lanjut Yulianto Widiraharjo SE, MSi mengatakan Momentum meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polri, harus terus dijaga mengingat dinamika masyarakat sangat fluktuatif. Kepercayaan masyarakat ini bukan terjadi begitu saja, tetapi merupakan hasil kerja keras seluruh pimpinan kepolisian dari berbagai jenjang structural dan divisi yang tentunya diarahkan dan dikomandani oleh para Kapolri pada setiap periode jabatannya. Konsistensi dan kontinuitas arahan dan komando agar setiap anggota Polri memegang teguh tribrata dan bersiap professional dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum harus terus dilakukan. Surat Perintah Harian, Surat Edaran, Telex/Kawat/Telegram bahkan Peraturan Kapolri (Perkap) yang ditujukan bagi kepentingan internal kepolisian merupakan sarana untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut.

Menurut nya Dalam mengimplementasikan profesionalisme polri selain membutuhkan pemahaman hukum secara mendalam, tehnik penyelidikan dan penyidikan yang baik, juga membutuhkan adanya kecerdasan serta empati untuk melihat berbagai kemungkinan alasan dasar pelanggaran hukum. Jadi dalam proses penegakkan hukum, anggota polri tidak menggunakan “kacamata” kuda. Penggunaan kecerdasan dan empati dalam proses penegakan hukum akan membuat kepolisian menjadi lebih manusiawi dan secara jangka panjang jumlah kasus kriminalitas akan jauh berkurang karena kasus kasus yang sebenarnya bisa didamaikan melalui mediasi, atau kasus kasus pencurian kecil karena alasan ekonomi –seperti kasus seorang nenek renta miskin mencuri buah kakao, atau kasus penduduk pinggiran hutan mengambil ranting sebagai kayu bakar untuk memasak di rumahnya—tidak harus diproses. Artinya anggota polri menjadi bijak dalam menerapkan kata “pro-justicia”.

Menurut Yulianto mengatakan Sikap bijak tersebut juga ditunjukkan oleh Kapolri, Bpk. Jendral (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dalam merespon banyaknya kritik pada penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menjerat para buzzer, pengguna social media, yang menyuarakan atau menuliskan ujaran kebencian (hate speechs) di media media social seperti twitter, facebooks, whats App dan lain lain. Surat Edaran Kapolri bernomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Surat Edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan Kapolri atas perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. Menurut kapolri, demi menegakkan hukum yang berkeadilan, penyidik Polri diminta senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasive guna menghindari dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan.

Menurut Yulianto Widiraharjo SE,MSi saat ditemui Poskota-Nasional.Com mengatakan Surat Edaran Kapolri SE/2/11/2021 berisi Pedoman bagi Penyidik Polri Tangani Kasus Terkait UU ITE dengan poin poin penting antara lain : 1) Ikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital berikut berbagai persoalannya. 2) Pahami budaya beretika di Ruang digital, inventarisasi masalah dan dampak di masyarakat. 3) Kedepankan upaya preentif dan preventif via Virtual Police/Virtual alert. 4) Saat terima laporan, bisa secara tegas bedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. 5) Berkomunikasi dengan para pihak bersengketa terutama korban, untuk mediasi. 6) Kajian dan Gelar Perkara secara komprehensif dengan libatkan bareskrim/Ditipisiber, ambil keputusan secara kolektif kolegial sesuai fakta dan data. 7) Berprinsip hukum pidana upaya terakhir penegakan hukum dan kedepankan restorative justice/keadilan restorative. 8) Untuk para pihak yang akan berdamai, restorative justice jadi prioritas, kecuali perkara berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme dan separatism. 9) Tersangka tak ditahan jika minta maaf dan mediasi kembali dibuka sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). 10) Penyidik koordinasi dengan JPU dan beri saran soal mediasi pada tingkat penuntutan. 11) Pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Sangat jelas Surat Edaran Kapolri mengedepankan pendekatan mediasi dan edukasi dalam menegakkan hukum dari pada pendekatan penegakan hukum secara procedural formal hukum. Dengan keluarnya Surat Edaran Kapolri ini, dan agar dapat berjalan dengan baik, perlu adanya sosialisasi yang massif bukan hanya ke internal kepolisian tetapi juga ke masyaraakat secara umum dan pengguna social media secara khusus.

Selain itu, Surat Edaran nomor SE/2/11/2021 ini juga menjadi contoh konkrit dari tagline program Kapolri, yakni Prediktif. Bapak Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dengan cerdas menunjukkan bagaimana prediksi –yg merupakan bagian dari “Presisi”—dilakukan. Tentunya bukan merupakan kebetulan Surat Edaran Kapolri keluar bersamaan dengan perintah Presiden untuk membuat pedoman interprestasi resmi terhadap UU ITE dan rencana pemerintah untuk bersama sama DPR merevisi UU ITE, terutama pasal pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda beda, dan mudah diinteprestasikan secara sepihak.

Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.

Prediktif menjadi elemen pertama dalam program Kapolri baru. Prediktif sebagai kata sifat sekaligus kata kerja, menjelaskan bahwa anggota Polri harusnya mempunyai sifat dan kemampuan berpikir dua langkah atau bahkan seribu langkah ke depan. Kemampuan memprediksi situasi dan kondisi keamanan Negara berdasarkan berbagai indikasi peristiwa yang terjadi dalam dinamika masyarakat menjadi suatu keharusan. Untuk mewujudkan kemampuan tersebut maka lembaga intelejen kepolisian perlu diperkuat baik secara infrastruktur organisasi, teknologi maupun kualitas personilnya.

Memperkuat lembaga intelejen Kepolisian merupakan pekerjaan besar mengingat masih adanya anggapan bahwa kepolisian sebagai institusi sipil penjaga keamanan masyarakat cukup hanya berbekal pentungan dan borgol. Sedangkan saat ini dinamika masyarakat sangatlah kompleks dan berpotensi terjadi gesekan atau konflik horizontal akibat adanya gesekan kepentingan baik secara idiologis, politis maupun ekonomi. Kriminalitas juga sudah berkembang lintas Negara. Perdagangan narkotika dan perdagangan orang (trafficking) adalah contoh nyata. Demikian pula kejahatan kerah putih (white colar crime) terutama korupsi sudah berkembang makin canggih. Pencucian uang hasil kejahatan makin rapi disamarkan dalam berbagai bentuk usaha dan dokumen dokumen legal. Perkembangan teknologi informasipun juga mendorong munculnya modus modus baru kejahatan. Technocrimepun berkembang pesat. Pembajakan data, cloning kartu kredit, manipulasi transaksi elektronik, hacking sistim, bahkan perang cyber merupakan kejahatan teknologi informasi yang butuh penanganan serius. Untuk itulah, tanpa didukung kekuatan intelejen yang mumpuni, Kepolisian akan kesulitan menangani pelanggaran hukum yang terjadi di era digital ini.

Apalagi dalam konteks Indonesia hari ini, dimana telah muncul beberapa organisasi kemasyarakatan yang membawa identitas agama lalu bersikap intoleran terhadap penganut agama lainnya. Organisasi radikal seperti inilah yang selama satu dekade pernah dibiarkan sekarang menjadi kekuatan ekstrim yang membahayakan keamanan Negara karena gerakan terror, dan persekusi yang mereka lakukan. Ketika masih pada tingkat gerakan massa dengan membawa symbol agama saja sudah sangat meresahkan masyarakat, dan Negara terkesan “kalah”. Hal ini sebetulnya tidak perlu terjadi, bila Negara cq Kepolisian bertindak tegas ketika rencana gerakan massa radikal akan bergerak. Untuk itulah intelejen kepolisian berperan “cipta-kondisi”, sehingga aksi massa mereka “dipaksa” berjalan tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum. Terbukti ketika kepolisian bertindak tegas, maka organisasi organisasi yang membawa symbol agama meredup pamornya.

Responsibilitas sebenarnya merupakan harapan masyarakat, dimana aparatur kepolisian secara cepat merespon setiap kasus atau peristiwa kejahatan baik yang bersifat delik aduan maupun yang bersifat non delik aduan. To Protect and To Serve (Melindungi dan Melayani) masyarakat adalah tugas utama Kepolisian. Kecepatan merespon setiap tindakan kriminal atau indikasi akan adanya kejahatan yang perlu diantisipasi menjadi penting guna mewujudkan rasa aman masyarakat. Dengan munculnya rasa aman, maka separuh tugas kepolisian melindungi masyarakat terpenuhi. Separuhnya lagi adalah tugas kepolisian melayani masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa aman, rasa nyaman dan rasa terlindungi. Kehadiran aparatur kepolisian di tengah tengah masyarakat yang sopan, ringan tangan membantu, serta merespon dengan baik dan cepat setiap aduan masyarakat secara professional akan berdampak positif bagi citra kepolisian itu sendiri. Responsibility ini diukur bukan hanya dari kecepatan penanganan suatu kasus, tetapi juga diukur dari keberhasilan menyelesaikan kasus dengan benar dan adil.

Menurut Yulianto Widiraharjo, SE, MSi.mantan Ketua KIP DKI periode 2012- 2016 mengatakan ada era dimana masyarakat menuntut adanya transparansi tata kelola lembaga lembaga publik, Kepolisian pun juga dituntut untuk transparan. Maka sudah tepat, Kapolri, Bapak Jendral (Pol) Listyo Sigit Prabowo memasukkan diksi “Transparansi Berkeadilan” pada program kerjanya. Melalui Transparansi Berkeadilan tentunya bertujuan agar masyarakat bukan hanya melihat tata kelola dan kinerja kepolisian, tetapi lebih melihat bagaimana proses “pro-justicia” dilakukan oleh Kepolisian. Transparansi di Kepolisian tentunya berbeda dengan transparansi di lembaga public lainnya. Institusi Kepolisian tentunya tidak boleh transparan dalam menangani satu kasus yang masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sikap tidak transparan dalam proses penegakan hukum itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Transparansi Berkeadilan ini nampaknya untuk menjawab tuntutan masyarakat soal transparansi pada proses hukum yang berjalan di kepolisian. Namun di sisi lain, kepolisian tidak ingin transparansi mengganggu proses penegakan hukum yang berpotensi membuat para pelaku kejahatan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Transparansi berkeadilan ini merupakan “cara main” baru dimana institusi Kepolisian sesuai dengan kewenangannya bisa memberikan informasi terbatas dan pada orang atau lembaga yang berkepentingan langsung dengan kasus penegakan hukum. Sebagai cara baru, tentunya Transparansi Berkeadilan memerlukan perangkat regulasi teknis lanjutan melalui Peraturan Kapolri (Perkap).

Menurut Yulianto Widiraharjo,SE, MSi. mengatakan Konsep “PRESISI” ini membawa angin segar kepada masyarakat. Profesionalisme aparatur kepolisian akan meningkat seiring dengan kemampuan memprediksi, kemampuan dan kecepatan merespon aksi dan indikasi gangguan keamanan, serta adanya transparansi –walaupun terbatas—pada proses penanganan kasus kejahatan. Bila konsep ini dapat berjalan dan dijalankansecara baik oleh seluruh anggota Polri, maka kepercayaan dan rasa aman masyarakat akan meningkat ,Tambah yulianto Widiraharjo, SE, MSi , Ketua umum TKR Jokowi-Maruf Amin sekaligus pendiri Titik Balik Recovery Center

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *